Menyikapi Ucapan AI Pejabat

Beberapa tahun belakangan, ketika tulisan ini ditulis, topik Kecerdasan Buatan (AI) memang sedang naik daun di Indonesia.

Dari obrolan rekan kerja, hingga diskusi di ruang rapat, AI menjadi perbincangan hangat. Bahkan, tidak ketinggalan, para pejabat publik pun semakin sering melontarkan wacana seputar teknologi canggih ini.

Fenomena ini tentu menarik untuk disimak. Di satu sisi, kita patut mengapresiasi bahwa AI, dengan segala potensinya, memang layak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Yang konon katanya, AI digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan bahkan menciptakan inovasi di berbagai sektor.

Padahal kalau kita telaah lagi, di sisi lain, AI justru akan berpotensi mengambil banyak lapangan pekerjaan.

Lalu apakah kita harus terpukau dengan jargon-jargon AI yang dilontarkan, terutama oleh pejabat?

Pemahaman

Ketertarikan para pejabat terhadap AI bisa jadi hanya merupakan respon terhadap tren global atau bahkan upaya untuk menunjukkan visi kemajuan. Tetapi, penting juga untuk mempertanyakan, sejauh mana pemahaman mereka terhadap AI itu sendiri. Apakah mereka memahami implikasi teknologi ini secara mendalam, termasuk tantangan etika, keamanan data, dan potensi dampaknya pada lapangan pekerjaan?

Salah satu kekhawatiran utama terkait AI adalah potensi pengurangan lapangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor yang melibatkan tugas rutin dan berulang seperti administrasi.

Jika para pejabat seringkali hanya berbicara tentang potensi positif AI tanpa menyinggung atau memiliki solusi konkret terkait dampak negatifnya, maka retorika tersebut terasa kurang lengkap dan bahkan bisa menimbulkan keresahan di masyarakat.

Lebih dari Sekadar Tren

AI bukan sekadar tren sesaat. Implementasinya membutuhkan perencanaan yang matang, investasi yang tepat sasaran, dan regulasi yang adaptif.

Ketika para pejabat seringkali hanya "ngomong" soal AI tanpa diikuti dengan langkah-langkah strategis yang jelas, maka hal ini bisa dianggap sebagai pemanis bibir belaka. Masyarakat tentu berharap lebih dari sekadar wacana. Mereka ingin melihat aksi nyata dan kebijakan yang terukur untuk memanfaatkan potensi AI sekaligus memitigasi risikonya.

Harapan

Tentu saja, kita tidak ingin bersikap sinis terhadap antusiasme para pejabat terkait AI. Justru, kita berharap antusiasme ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang progresif dan bertanggung jawab.

Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan harapkan dari para pemangku kebijakan terkait AI adalah:

• Pemahaman yang Komprehensif: Para pejabat perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang AI, tidak hanya dari sisi potensi, tetapi juga risiko dan implikasinya bagi berbagai aspek kehidupan. Alangkah baiknya mereka juga ikut bootcamp, pelatihan AI, atau semacamnya.
• Strategi yang Jelas: Dibutuhkan strategi nasional AI yang terukur dan terarah, mencakup pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, riset dan inovasi, serta kerangka etika dan regulasi.
• Keterlibatan Publik: Proses penyusunan kebijakan terkait AI sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pelaku industri, dan masyarakat umum, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil.
• Fokus pada Adaptasi Tenaga Kerja: Pemerintah perlu memiliki program yang jelas untuk membantu tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh AI, termasuk melalui pelatihan ulang (reskilling dan upskilling) agar mereka dapat mengisi pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul di era AI.

Sehingga menurut penulis, antusiasme para pejabat terhadap AI ini sah-sah saja. Namun hendaknya, harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam, strategi yang jelas, dan komitmen untuk memastikan bahwa perkembangan AI membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar tidak hanya menjadi sekadar "omongan" di atas panggung pidato.