Dibalik Penerimaan CPNS 2018

Pada suatu khutbah jumat yang penulis dengarkan, diceritakan dalam penerimaan CPNS 2018, peserta CPNS yang diterima, adalah peserta yang lolos tes kompetensi dasarnya.

Sehingga meskipun peserta CPNS lulusan bergelar tinggi dan jebolan dari luar negeri, kalau test kompetensi dasarnya tidak lolos, maka tidak akan dipertimbangkan lagi dan berkas mereka langsung ditolak. 

Penulis sebenarnya tidak tahu menahu mengenai test CPNS, karena memang tidak pernah ikut, dan sepertinya tidak akan akan berkesempatan ikut, terkait umur penulis yang telah melebihi batas usia pendaftaran. 

Namun berdasarkan cerita yang penulis dengar, test kompetensi dasar berisi tentang test pengetahuan kenegaraan. Di mana yang diotak penulis langsung, mendengar kata kenegaraan terbersik kata “PPKN”. 

Jika pembaca familiar dengan kata “PPKN”, berarti penulis satu zaman sekolah dengan penulis. 

Kemudian apakah hubungannya dengan interpreneur? 

Penulis bukan mencoba menghubung-hubungkan, namun keterkaitan kebijakan lebih dipilihnya peserta CPNS dengan tingkat kompetensi dasarnya yang tinggi, adalah salah satu langkah pemerintah untuk menggalakkan interpreneurship di masyarakat usia produktif. Yaitu diusia-usia pendaftaran CPNS. 

Menurut penulis, dengan memilih peserta dengan pengetahuan kenegaraan yang lebih tinggi, adalah karena memang tugas PNS adalah menjadi kaki dan tangan negara untuk melayani masyarakat. 

Sehingga orang-orang yang duduk menjadi PNS, memang seharusnya adalah orang yang tahu dan mengerti bagaimana mengurus negaranya. 

Hal ini terbukti dan sesuai ditunjukkan dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, Bupati misalnya, bukan dipegang oleh PNS, namun jabatan tersebut dapat dipegang oleh siapapun yang dipilih rakyat, dan berganti-ganti tiap periodenya. 

Sedangkan para perangkat Bupati, dipegang oleh PNS, yang tidak berganti-ganti dan mereka hanya berganti jabatan sesuai jenjang karir mereka. 

Contoh di atas adalah bukti bahwa pekerjaan menjadi PNS, adalah pekerjaan bagi peserta CPNS yang dapat loyal terhadap pekerjaan mereka, bukan yang seperti kutu loncat, yang tidak mudah betah dengan pekerjaan yang seharusnya mereka hadapi. 

Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang sudah ber-title sarjana dan atau yang memiliki tingkat keilmuan yang lebih tinggi? 

Jika asumsi penulis tentang kebijakan di atas adalah benar, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah menganggap, masayarakat yang berijazah tinggi, adalah masyarakat yang sudah pintar, dan dianggap dapat survive sendiri tanpa harus menjadi CPNS. 

Takutnya, mereka yang sudah merasa pintar dan bertitle tinggi, jika menjadi PNS bukan malah melayani masyarakat, namun mereka menjadi sombong dan berpikir masyarakatlah yang harus melayani mereka. 

Selain itu, pendapatan negara, justru berasal dari pajak dari para pengusaha, dan dana pajak tersebut digunakan untuk menggaji PNS. 

Sehingga menurut penulis, pemerintah saat ini sebenarnya semakin menyadarkan masyarakatnya bukan untuk menjadi PNS, namun sedang menggalakkan dan menggenjot para generasi produktif untuk mengeluarkan ide interpreneurship mereka, tanpa harus menjadi PNS.